BLORA, topdetiknews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk memperkuat strategi inovasi pendapatan. Langkah ini menjadi respons atas penurunan dana transfer ke daerah pada tahun anggaran 2026 yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, menegaskan bahwa penurunan tersebut harus segera mendapatkan antisipasi melalui penguatan kebijakan fiskal daerah. Menurutnya, Pemkab perlu melakukan penataan ulang belanja serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga pelayanan publik.
“Penurunan dana transfer ini harus menjadi perhatian serius. Pemkab Blora wajib menyusun skala prioritas yang lebih ketat agar program penting tidak terdampak,” ujar Mustopa di Blora, Jumat (25/2/2026).
Rincian Penurunan Anggaran 2026
Berdasarkan data APBD 2026, total pendapatan transfer tercatat sebesar Rp1,58 triliun. Angka tersebut menunjukkan penurunan sebesar Rp362,29 miliar jika dibandingkan dengan Perubahan APBD 2025 yang mencapai Rp1,94 triliun.
Kondisi ini berpotensi menekan ruang fiskal daerah dan berdampak pada pembiayaan program pembangunan. Oleh karena itu, DPRD mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk lebih aktif melakukan koordinasi serta advokasi kepada pemerintah pusat maupun provinsi.
Penurunan Dana Desa dan DBH
DPRD juga menyoroti penurunan signifikan pada sejumlah komponen dana transfer, terutama Dana Desa dan Dana Bagi Hasil (DBH). Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2026 berkurang Rp38,82 miliar menjadi Rp217,85 miliar dari tahun sebelumnya.
Selain itu, penurunan terjadi pada sektor DBH Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp58,43 miliar serta DBH Minyak Bumi sebesar Rp66,62 miliar. Namun, DBH sektor kehutanan justru mengalami kenaikan tipis sebesar Rp385,27 juta pada periode yang sama.
Penguatan PAD dan Mitigasi Layanan
Untuk menutup potensi kekurangan anggaran, DPRD meminta pemerintah daerah mempercepat penguatan PAD melalui sektor pajak dan retribusi. Selain itu, penataan aset daerah dan pengawasan terhadap kebocoran penerimaan harus menjadi prioritas utama.
Mustopa menambahkan bahwa tekanan fiskal tahun 2026 semakin berat karena berkurangnya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penurunan mencolok terlihat pada DAK Fisik bidang kesehatan yang berkurang hingga Rp35,52 miliar bagi penguatan sistem kesehatan.
Dengan demikian, pemerintah daerah perlu melakukan langkah mitigasi agar layanan dasar masyarakat tidak mengalami penurunan kualitas. Sinergi antara kebijakan anggaran dan kebutuhan prioritas menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan fiskal di Kabupaten Blora tahun ini.
