” INDEKS Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA). Untuk itu Bupati Blora, Arief Rohman minta agar angka IKLH Blora ditingkatkan, minimal di angka 70. ”
BLORA, topdetiknews.com – Menyusul angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA), Blora berupaya akan meningkatkan angkanya.
Saat menggelar zoom rapat bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di ruang kerjanya, Senin (26/6/23), Bupati Blora, H. Arief Rohman, minta angka IKLH di Blora diupayakan naik di angka 70 lebih, dari angka 69 lebih saat ini.
Untuk mewujudkan IKLH di angka 70 lebih itu, sejumlah OPD terkait dan stakeholder yang ada di Blora diminta untuk sesarengan, bahu membahu mewujudkan target itu.
‘’Kami minta semua pihak terkait, OPD stakeholder yang lain bahu membahu untuk mengejar target. Mengingat IKLH menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA),’’ tandas Bupati yang didampingi Istadi Rusmanto, ST,MM.
Diketahui, IKLH merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator. Yakni, Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks.
Senada dengan Bupati, Kepala DLH Blora, Istadi Rusmanto, ST,MM, minta semua OPD dan stakeholder yang ada di Blora untuk sesarengan terlibat dalam memenuhi target iKLH di Blora. ‘’Misalnya karena untuk menyusun IKLH perlu ada pengisian form dan lain-lain, semua pihak diminta untuk membantu pengisiannya,’’ jelasnya.
Istadi Rusmanto kembali mengingatkan, bahwa angka IKLH menjadi salah satu komponen dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA).
Banyak pihak yang dihadirkan dalam zoom rapat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di ruang kerja Bupati, Senin (26/6/23).
Diantaranya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinkes, Dinporabudpar, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, masing-masing ADM Perhutani yang ada di Blora.
Termasuk, Field PT. Pertamina EP Cepu Regional 4 Zona 11 Field Cepu, PT. Gendhis Multi Manis, PT. Sumber Petrindo Perkasa, PPSDM Migas Cepu, dan Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. *)
Reporter : Muji
Editor : Daryanto
