Melibatkan 55 Titik Kopdes, Program Strategis Nasional ini Fokus pada Pemberdayaan Ekonomi Lokal dengan Proses Rekrutmen Pegawai yang Transparan melalui Seleksi Agrinas.
BLORA, topdetiknews.com – Kabupaten Blora kembali mencatatkan namanya dalam peta pembangunan nasional. Daerah ini terpilih menjadi salah satu lokasi utama dari delapan wilayah di Jawa Tengah untuk peresmian program 1.000 titik usaha desa secara nasional. Melalui koordinasi di bawah Komando Distrik Militer (Kodim) 0721/Blora, sebanyak 55 titik Koperasi Desa (Kopdes) tengah dipersiapkan untuk segera beroperasi.
Komandan Kodim (Dandim) 0721/Blora, Letkol Kav Yudhi Agus Setiyanto, S.Sos, mengungkapkan bahwa kepercayaan ini merupakan amanah langsung dari pusat, termasuk koordinasi dengan Agrinas (Agra Bisa Niaga Baru) untuk memastikan program ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.
Kesiapan Infrastruktur dan Logistik
Meskipun jadwal peresmian semakin dekat, Letkol Kav Yudhi mengakui masih ada beberapa kendala teknis yang sedang diselesaikan di lapangan. Fokus utama saat ini adalah instalasi perangkat penunjang kenyamanan dan sarana transportasi logistik.
“Untuk perlengkapan memang belum penuh semua. Saat ini pemasangan AC sedang kita kejar karena proses instalasinya memerlukan waktu, meskipun barang-barangnya sudah datang semua,” ujar Letkol Kav Yudhi saat memberikan keterangan di Blora.
Selain sarana pendingin ruangan, unit kendaraan operasional untuk distribusi barang juga dalam proses pengiriman. “Untuk barang-barang lainnya seperti motor roda tiga dan unit pick-up, saat ini masih dalam proses pengiriman ke lokasi. Target saya, paling lambat tanggal 14 semua sudah terinstal dan barang sudah tersedia sebelum pembukaan,” tambahnya.
Rekrutmen SDM: Transparansi Tanpa Intervensi
Salah satu isu krusial yang ditegaskan oleh Dandim Blora adalah mekanisme rekrutmen karyawan yang akan mengelola titik-titik usaha tersebut. Menghindari stigma intervensi lembaga, Letkol Kav Yudhi menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dilakukan secara profesional oleh pihak Agrinas berdasarkan usulan dari desa.
“Kami mengumpulkan seluruh desa, kemudian dari desa menyarankan nama-nama. Nama-nama tersebut kami kirimkan untuk kemudian diseleksi langsung oleh pihak Agrinas. Jadi bukan kami atau pemerintah daerah yang menyeleksi, tapi murni dari pusat (Agrinas),” tegasnya.
Hingga saat ini, sebanyak enam karyawan pertama telah direkrut dan siap menjalani pelatihan intensif di Boyolali pada hari Senin mendatang. Pelatihan ini mencakup berbagai posisi strategis mulai dari asisten manajer, kasir, hingga bagian operasional lainnya.
Sinergi dan Kewenangan Pusat
Terkait operasional teknis seperti ketersediaan SPPI (Stasiun Pengisian Pangan Indonesia) atau infrastruktur pendukung lainnya, pihak Kodim menegaskan bahwa kendali penuh berada di tingkat pusat. Peran Kodim di daerah adalah memastikan koordinasi lapangan berjalan mulus dan persiapan fisik di 55 titik tersebut memenuhi standar yang ditetapkan.
“Kalau mengenai kewenangan teknis lainnya, itu ada di pusat. Tugas kami di sini adalah mengoptimalkan persiapan sebelum peluncuran resmi yang direncanakan pada tanggal 16 mendatang,” tutup Dandim.
