BLORA, topdetiknews.com – Kabupaten Blora ambisius memperkuat posisinya sebagai produsen jagung utama di Jawa Tengah. Bupati Blora, H. Arief Rohman, menargetkan perluasan lahan jagung hingga mencapai 100.000 hektare guna mendukung ketahanan pangan nasional dan menyambut potensi industri bioetanol.
Saat ini, Blora tercatat sebagai produsen jagung terbesar kedua di Jawa Tengah dengan luas lahan eksisting mencapai 83.000 hektare.
“Blora ini penghasil jagung terbesar kedua. Kita ingin tingkatkan luasan lahannya, tidak hanya 83.000, tapi bisa sampai 100.000 hektare,” ujar Bupati Arief dalam acara Halal Bihalal Perkumpulan Rejo Semut Ireng di Pendopo Kabupaten, Senin (6/4/2026).
Hilirisasi dan Potensi Bioetanol Bupati menekankan bahwa upaya ini bukan sekadar memperluas lahan, melainkan mencakup pendampingan dari hulu hingga hilir. Hal ini sejalan dengan wacana Kementerian Pertanian terkait pengembangan produksi bioetanol di Blora.
“Kami ingin ada pendampingan mulai dari bibit, pupuk, hingga pasca-panen atau hilirisasi. Dinas terkait harus bekerja sama dengan Kementerian untuk pemetaan lahan, termasuk kawasan perhutanan sosial,” tambahnya.
Harmonisasi Petani Hutan dan Desa Mengingat hampir separuh wilayah Blora adalah hutan, Bupati meminta dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk memetakan lahan marjinal agar lebih produktif. Langkah ini diambil guna menghindari dikotomi antara pihak Perhutani, perhutanan sosial, dan pemerintah desa.
“Kita ingin bersinergi. Jika selama ini ada miskomunikasi antara Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan Kepala Desa, kami minta petanya agar segera ditindaklanjuti hingga tingkat desa,” tegas Arief.
Program ini juga akan diselaraskan dengan agenda ketahanan pangan dari TNI dan Polri untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang belum termanfaatkan.
Rekomendasi Kebijakan Kegiatan sarasehan ini juga menghadirkan Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial, Dr. Marcus Oktavianus Susatyo, dan perwakilan Balai PSKL Yogyakarta, Wahyudi Ardhyanto. Hasil diskusi tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi konkret bagi Pemkab Blora dalam menyejahterakan petani hutan.
“Apa yang menjadi rumusan para ahli ini akan kami tindaklanjuti sebagai dasar kebijakan yang mendukung kedaulatan petani,” pungkas Bupati.
