Raperda APBD Blora 2027 Disampaikan, Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Prioritas

oleh
Ilustrasi || Ilustrator: Muji/topdetinews.com

BLORA, topdetiknews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora, Kamis (8/10/2026).

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Blora H. Mustopa tersebut, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan secara resmi nota keuangan Raperda APBD 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp 2,29 triliun.

Bupati Arief Rohman menjelaskan, penyusunan Raperda APBD 2027 berpatokan pada tema pembangunan daerah yakni “Peningkatan Produktivitas Daerah dan Pengembangan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif”.

“Kami berharap Raperda APBD 2027 ini dapat segera dibahas bersama legislatif agar ditetapkan menjadi Perda, sehingga proses pembangunan dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat,” ujar Arief Rohman.

Baca Juga :  Jelang Ramadan 2026, SPPG Ngawen 3 Blora Resmi Beroperasi dengan Fasilitas IPAL

Rincian Postur Fiskal dan Belanja Daerah Blora 2027

Dalam nota keuangannya, Pemkab Blora memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp 2,29 triliun. Nilai tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 617,3 miliar dan Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,67 triliun.

Sementara itu, alokasi rencana belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 2,23 triliun. Pos belanja ini didominasi oleh Belanja Operasi sebesar Rp 1,77 triliun, Belanja Transfer Rp 360,8 miliar, Belanja Modal Rp 97,7 miliar, dan Belanja Tidak Terduga Rp 5 miliar.

Pada struktur pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA dianggarkan Rp 41 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 97 miliar, yang diperuntukkan bagi penyertaan modal Rp 5 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo sebesar Rp 92 miliar.

Baca Juga :  Ini Kondisi Kasus Covid di Blora Hari Terakhir PPKM

Arief Rohman optimistis sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif akan mempercepat proses pembahasan APBD 2027 tepat waktu sesuai regulasi yang berlaku.

Tinggalkan Balasan