Menurut Dasum, DPRD sebagai lembaga legislatif menampung aspirasi masyarakat, sesuai skala prioritas yang dituangkan dalam pokok pokok pemikiran DPRD. Sehingga, perencanaan dapat menyentuh langsung kepentingan masyarakat, pengusulan rencana pembangunan didorong melalui aplikasi Simda perencanaan yang diintegrasikan dengan simda keuangan. Sehingga terwujud sistem yang tidak memungkinkan adanya celah ketidak konsistenan, antara perencanaan dengan penganggaran.
“Perlu adanya kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, baik dari sisi program maupun kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD bisa terwujud,” akunya.
pokok-pokok pikiran DPRD :
1. Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Sebagaimana diketahui jumlah kasus Positif Virus Corona COVID-19 semakin bertambah dari hari ke hari, rencana belanja APBD yang tidak prioritas dapat difokuskan ulang dan dialihkan untuk bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Corona, realokasi anggaran ini bisa memperkuat penanganan virus Corona seperti peningkatan kapasitas rumah sakit dan ruang isolasi, termasuk juga dalam rangka pencegahan dengan pengadaan disinfektan, Alat Pelindung Diri (APD) dan tindakan upaya mitigasi hingga sosialisasi mulai dari level Kabupaten, Kota, Kelurahan hingga RT dan RW, termasuk didalamnya yang perlu mendapat perhatian adalah dampak dari COVID-19 di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial serta kemasyarakatan.
2. Kabupaten Blora merupakan kategori wilayah rawan bencana. Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rawan bencana, seperti banjir dan kebakaran. Pemerintah Kabupaten Blora dinilai perlu anggaran penanggulangan yang lebih besar yang digunakan guna pemenuhan sarana prasarana penanggulangan bencana untuk bisa dapat bertindak dalam wilayah di Kabupaten Blora jika ada kasus dan bencana, karena akhir-akhir ini Kabupaten Blora merupakan wilayah yang rawan bencana kebakaran. Peningkatan anggaran seharusnya dilakukan sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk meminimalisir bencana tersebut.
