BLORA – Bupati Blora Arief Rohman melantik empat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, Rabu (24/6/2026). Dalam pelantikan tersebut, Arief menegaskan pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas utama yang harus segera dipercepat oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).
Pelantikan dihadiri Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa, Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Empat pejabat yang dilantik meliputi:
- Nidzamudin Al Hudda, ST sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
- Puji Ariyanto, S.Hut., M.Eng sebagai Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan.
- Widodo, S.Pd., M.Pd sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Blora.
- Agus Listiyono, S.Sos., M.Si sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Blora.
Arief menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan hasil seleksi terbuka yang telah berlangsung sejak April 2026 dengan mengedepankan sistem merit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi,” ujar Arief.
Menurutnya, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Khusus kepada Kepala DPUPR yang baru, Arief meminta agar pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama. Ia menekankan pentingnya menjaga kemantapan jalan dan jembatan, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, serta memastikan penataan ruang berjalan tertib dan berkelanjutan.
“Infrastruktur merupakan program prioritas. Tolong terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat karena harapan masyarakat sangat luar biasa,” tegasnya.
Kepada Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan, Arief berpesan agar terus meningkatkan kualitas kawasan permukiman sekaligus memperkuat pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan tertib.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD yang baru diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui koordinasi lintas sektor agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Sedangkan Sekretaris DPRD diharapkan mampu memberikan dukungan administratif dan fasilitasi yang optimal kepada DPRD sekaligus membangun komunikasi yang harmonis antara lembaga legislatif dan eksekutif.
Di akhir arahannya, Arief mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi, tetapi menghadirkan inovasi dan terobosan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Jangan terjebak pada pola kerja rutinitas semata, tetapi hadirkan terobosan dan inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tandasnya.
