SEMARANG, topdetiknews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora berhasil memenuhi target nasional terkait penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keberhasilan ini otomatis memberikan kepastian hukum bagi sejumlah proyek strategis daerah, mulai dari masuknya investasi hingga pendirian kampus Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Blora.
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan bahwa daerahnya kini masuk dalam daftar kelompok wilayah aman. Hal ini diungkapkannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah bersama Kementerian ATR/BPN di Hotel Gumaya, Kota Semarang, Kamis (4/6/2026).
“Dengan masuknya Blora dalam 13 kabupaten/kota yang sudah memenuhi target LSD, persentase kita berada di angka sekitar 88 persen. Artinya, kita masuk kategori aman dan tidak terkena pembatasan pembangunan,” ungkap Arief.
Izin Kampus UNY dan Sekolah Rakyat Tuntas
Lebih lanjut, capaian positif tersebut berdampak langsung pada tuntasnya berbagai persyaratan perizinan infrastruktur pendidikan. Bupati Arief memastikan bahwa dokumen perizinan pendirian Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) UNY dan Sekolah Rakyat di Blora kini telah rampung.
Sebagai wujud kepastian hukum, Pemkab Blora telah menerima dua Surat Keputusan (SK) penggunaan lahan langsung dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). SK tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri.
“Izin pendirian PSDKU UNY akhirnya tuntas. Ini menjadi syarat penting untuk perizinan LSD, Sekolah Rakyat, maupun pendirian fasilitas kampus di daerah,” tegasnya.
Dukung Investasi dan Ketahanan Pangan
Di samping memuluskan sektor pendidikan, kepastian status lahan ini juga menjadi angin segar bagi iklim investasi. Penetapan LP2B tersebut akan dijadikan dasar pijakan utama dalam proses peninjauan kembali Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Blora yang telah habis masa berlakunya sejak 2021.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan bahwa Blora telah mengusulkan 61.006 hektare lahan sebagai LP2B. Angka tersebut setara dengan 88,23 persen dari total Lahan Baku Sawah seluas 69.145 hektare, sehingga sukses melampaui ambang batas target nasional yang dipatok di angka 87 persen.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, turut memberikan apresiasi tinggi. Secara regional, ia menilai Provinsi Jawa Tengah sangat progresif dalam mempercepat pendataan luas baku sawah guna menjaga ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.
