BLORA – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Blora memastikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) permanen di atas lahan seluas 7,8 hektare segera dimulai. Saat ini, sebanyak 30 siswa baru asal Blora terpaksa dititipkan sementara ke SR Kabupaten Rembang sembari menunggu proyek tersebut rampung.
Para siswa tersebut merupakan anak-anak dari keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kepala Dinsos P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima hasil penjangkauan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penerimaan siswa baru ini.
“Sebanyak 30 siswa baru sementara dititipkan di SR Rembang karena pembangunan SR baru di Blora belum berdiri. Nanti begitu selesai, mereka akan kami tarik kembali,” ujar Luluk usai pelantikan pejabat eselon II di Ruang Rapat Sekda Blora.
Luluk menjelaskan, proses pendirian SR permanen saat ini telah memasuki tahap pematangan lahan. Seluruh urusan administrasi pertanahan, termasuk dua sertifikat dari Kementerian ATR/BPN, sudah selesai sepenuhnya sehingga proyek mulai ditayangkan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa.
Usulkan Tambahan Rombel untuk Cegah Putus Sekolah
Selain mengebut infrastruktur fisik, Dinsos P3A Blora juga tengah mengupayakan tambahan kuota rombongan belajar (rombel). Langkah strategis ini diambil karena masih banyak anak miskin ekstrem di wilayah tersebut yang sangat rentan putus sekolah.
Menurut Luluk, saat ini terdapat sekitar 30 hingga 40 anak dari kelompok warga miskin desil satu dan dua yang belum tertampung. Pihaknya melalui Bupati Blora telah mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kemensos untuk penambahan satu hingga dua rombel lagi.
Terkait kelengkapan fasilitas, kompleks SR Blora nantinya akan terintegrasi untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Sekolah ini dirancang menggunakan standar purwarupa (prototipe) tipe satu, yang meliputi arena olahraga dalam ruangan (indoor) hingga lapangan sepak bola berstandar nasional.
“Pembangunan fisiknya diperkirakan memakan waktu sekitar satu tahun. Kami berkaca pada proyek di Rembang yang kini sudah mencapai 80 persen dalam waktu kurang dari lima bulan,” tutur Luluk.
Sebagai langkah persiapan awal di lokasi lahan, pemerintah daerah juga tengah menggelar rapat koordinasi. Mereka berencana menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di akses jalan masuk serta menyelesaikan penanganan sampah di depan gerbang dengan menggandeng dinas lingkungan hidup setempat.
