BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mendekati 10,47 persen pada 2026, dari capaian 10,58 persen pada 2025. Untuk mencapai target tersebut, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini meminta para camat hingga kepala desa tidak sekadar mengandalkan laporan administratif.
Instruksi tersebut disampaikan Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026). Rapat dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan Baznas Kabupaten Blora.
Menurutnya, penanganan kemiskinan membutuhkan verifikasi langsung di lapangan agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Sri Setyorini.
Bantuan Produktif Jadi Kunci Kemandirian Ekonomi Warga
Wabup Blora menilai salah satu tantangan penanggulangan kemiskinan di daerahnya adalah laju penurunannya yang relatif lambat. Oleh karena itu, pendekatan bantuan sosial harus digeser dari bentuk konsumtif menjadi program pemberdayaan yang menciptakan sumber penghasilan.
Ia mencontohkan penyaluran bantuan ternak ayam petelur yang dinilai lebih berkelanjutan karena dapat menghasilkan pendapatan harian bagi keluarga penerima manfaat.
“Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” tegasnya.
Selain aspek ekonomi, penanganan kemiskinan juga mencakup pemenuhan layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan layak. Sri Setyorini meminta seluruh kecamatan memperkuat koordinasi bersama OPD dan Baznas agar tidak ada warga rentan yang terlewat dari program bantuan.










