Tak Ada Perekrutan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo memastikan tak ada lagi perekrutan tenaga honorer pada tahun ini. Ia meyakini praktik ini tak diterapkan lagi karena seleksi tenaga honorer harus melalui persetujuan sejumlah pihak.
”Misalnya saya mau merekrut. Masa jabatan saya paling lama lima tahun. Saya harus menyisihkan pos anggaran untuk itu, untuk tenaga yang dibutuhkan, ahli IT atau apa,” tutur Tjahjo seusai rapat dengan Komite I DPD RI, di Senayan, Jakarta, kemarin.
Dalam rapat, Tjahjo menyinggung soal kebiasaan beberapa kepala daerah yang acap membawa ”rombongannya” untuk dijadikan tenaga honorer. Tindakan tersebut membuat jumlah tenaga honorer membengkak. Namun, Tjahjo tak merinci jumlahnya.
”Bicara tenaga honorer, ini kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Kalau kita ikuti awalawal dulu, yang pensiun 10, yang meninggal 10, pasti memasukkan pegawai. Ada yang 50, ada yang 100. Itu jelas. Makanya membengkak seperti ini,” tutur Tjahjo di hadapan anggota Komite I DPD.
”Yang kedua, setiap kepala daerah hasil pilkada pasti membawa gerbong. Kadangkadang tidak pas ditaruh di mana. Kemarin kami mendatangi Pak Mendikbud, banyak tenaga guru yang diambil oleh kepala daerah untuk menjadi pejabat struktural. Kan tidak pas juga,” paparnya.
Deputi SDM Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wangsaatmaja menuturkan, tenaga honorer yang tersisa kini tengah dalam proses perampungan untuk diangkat, baik melalui jalur seleksi PNS ataupun PPPK.
”Karena dalam UU ASN tidak lagi ada istilah pengangkatan otomatis, dilakukanlah seleksi formasi khusus untuk eks tenaga honorer. Yang masih memenuhi syarat, dipersilakan. Tapi tetap ikut seleksi. Yang lulus kurang lebih 8.000,” terang Setiawan.
”Yang tidak memenuhi syarat usia CPNS, silakan mengikuti seleksi PPPK. Yang lulus P3K ini kurang lebih 51 ribu dan mayoritas guru,” imbuhnya. (cnn,SM Cetak -red)
