BLORA – Rapat Komisi D DPRD Kabupaten Blora dengan Dinas Pendidikan dan Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Kamis (18/9/2025) berlangsung panas. Agenda yang seharusnya membahas evaluasi program Makanan Bergizi Gratis (MBG) berubah menjadi ajang kritik keras terhadap pelaksana program di lapangan.
Ketegangan memuncak saat Koordinator SPPG Blora, Artika Diannita, menyampaikan penjelasan terkait mekanisme program MBG. Penjelasan tersebut dinilai tidak memuaskan dan tidak menjawab persoalan teknis yang terjadi di sekolah penerima program.
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, langsung bereaksi tegas. Ia menilai lemahnya koordinasi dan tidak jelasnya pengawasan membuat implementasi MBG di daerah tidak berjalan sesuai harapan.
“Program sebesar ini masa hanya dikawal satu orang? Itu tidak masuk akal. Pengawasan jelas tidak mungkin maksimal,” kata Subroto dengan nada keras.
Kritik Pedas Soal MoU dan Pengawasan Program
Komisi D juga menyoroti ketidaksesuaian dalam surat perjanjian (MoU) antara SPPG dan pihak sekolah. Menurut Subroto, beberapa poin MoU justru berpotensi merugikan pihak sekolah dan perlu segera direvisi.
“MoU harus diperbaiki. Jangan sampai sekolah dirugikan atau dibuat bingung hanya karena perjanjian yang tidak jelas,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator SPPG Blora Artika Diannita menjelaskan bahwa beberapa format perjanjian memang masih menggunakan versi lama. Ia menyebut revisi MoU sebenarnya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.
“Memang ada perjanjian lama, tapi sekarang sudah ada format baru dari pusat. Hanya saja belum semua sekolah menerima yang terbaru,” jelas Artika.
Artika juga menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut agar seluruh sekolah memakai format MoU yang seragam.
DPRD Pastikan Akan Kawal Program MBG
Komisi D menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan MBG, baik dari sisi teknis maupun administrasi. DPRD Blora meminta pelaksana program lebih profesional agar tujuan utama peningkatan gizi siswa benar-benar tepat sasaran.
