DPRD Kabupaten Blora mengaku sudah menganggarkan jembatan penghubung Cabean – Bajo yang rusak dan membahayakan bagi yang melintas diatasnya.
BLORA,topdetiknews.com – Jembatan rusak yang menghubungkan antara Dusun Sugihwaras, Desa Cabean, Kecamatan Cepu dengan Dusun Bangsan, Desa Bajo, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora mendapat respon dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, M. Dasum.
Dilansir dari BLORANEWS.COM Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, M. Dasum sudah mengetahui kondisi tersebut.
Menurutnya, pembangunan jembatan yang membentang di atas sungai telah dianggarkan tahun 2022 ini.
“Saya sudah tahu Kondisinya (jembatan) itu. Kayaknya sudah dianggarkan tahun ini, anggarannya sekitar Rp 200 juta,” jelasnya, Selasa (10/5).
Ia menegaskan, apabila pembangunan jembatan yang berada di jalan kabupaten itu belum masuk dalam anggaran tahun ini, maka pihaknya akan mengajukan pada anggaran perubahan.
“Nanti kita cek dulu, kalau tidak ada nanti bisa kami ajukan di anggaran perubahan agar segera terealisasi pembangunannya,” tegasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kondisi jembatan yang berada di Dusun Sugihwaras, Desa Cabean, Kecamatan Cepu, Blora sangat memprihatinkan. Berbahaya bagi yang melintas. Sudah beberapa kali memakan korban.
Jembatan yang masuk di jalan kabupaten ini kayunya sudah lapuk, ada yang patah sehingga membuat jembatan bolong. Beberapa kendaraan ada yang terperosok. Kendaraan roda empat mesti ekstra hati-hati saat melintas. Untuk truk tidak bisa lewat.
“Ada warga yang melintas di jembatan itu mengendarai sepeda motor bawa rombong (keranjang) terperosok ke bawah. Untungnya, rombongnya nyangkut sehingga motornya tidak ikut jatuh ke sungai. Alhamdulillah orangnya selamat dan mengalami luka sedikit. Sekarang sudah sembuh,” terang Kepala Desa Cabean, Krismiyati, Senin (09/05).
Pihaknya pernah melayangkan surat, usul pembangunan kepada pemerintah daerah. Namun sampai sekarang belum terealisasi. Ia berharap adanya perhatian dari pemda, karena jembatan tersebut sebagai akses perekonomian masyarakat.
“Warga yang protes ke saya dan tanya kapan jembatannya dibangun. Warga tahunya (pembangunan) ditangani pemerintah desa, padahal jembatan itu di jalan kabupaten. Usulan pembangunannya (tertulis) sudah saya ajukan sekali, kalau secara lisan ya berkali-kali,” tandasnya.
