” USAI dilantik Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030, Wakil ketua DPRD Blora, Siswanto, menyatakan komitmennya untuk menjadikan ADKASI sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami siap menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan misi besar mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” tegasnya. ”
JAKARTA, topdetiknews.com – Dilantik oleh Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian, sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030, ini tekad Siswanto yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPRD Blora.
Siswanto yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Blora, menyatakan komitmennya untuk menjadikan ADKASI sebagai wadah koordinasi dan peningkatan kapasitas DPRD kabupaten dalam rangka mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kami siap menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan misi besar mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” tegasnya.
Diketahui, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, secara resmi melantik Siswanto, S.Pd., M.H. sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030.
Pelantikan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (19/6/2025), dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Kemendagri, para ketua DPRD kabupaten se-Indonesia, serta sejumlah tokoh pembangunan nasional.
Siswanto menambahkan, pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi nasional bagi seluruh DPRD kabupaten untuk memperkuat peran legislasi dan pengawasan dalam mendukung keberhasilan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami ingin Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD. Agar institusi ini tetap kokoh dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tanpa tekanan politik maupun birokrasi,” ujar Siswanto.
ADKASI, demikian Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua KADIN Blora, akan memperjuangkan penguatan kelembagaan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah. Ia menyebut DPRD bukan subordinat, tetapi bagian dari sistem check and balance dalam demokrasi lokal.
‘’Dalam konstelasi pembangunan nasional yang smakin dinamis, DPRD kabupaten dituntut bertransformasi — dari aktor lokal menjadi penggerak pembangunan nasional berbasis akar rumput,’’ tandasnya.
Mitra Pemerintah Pusat
Sementara itu, dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran strategis ADKASI sebagai mitra pemerintah pusat dalam merealisasikan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen.
“DPRD kabupaten adalah ujung tombak dalam implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah. Saya harap DPN ADKASI bisa menjadi motor penggerak yang efektif, bukan hanya dalam menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong kebijakan daerah yang selaras dengan arah strategis nasional,” ujar Mendagri.
Tito juga menyoroti kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai penentu kinerja ekonomi nasional. Ia meminta ADKASI memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari penganggaran, pengawasan, hingga regulasi, guna memastikan program strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, dan pembangunan SDM berjalan optimal.
Mendagri Tito meminta agar kepemimpinan baru ADKASI mengedepankan kerja berbasis eksekusi dan kolaborasi lintas lembaga. Ia mencontohkan bagaimana DPRD bisa mendorong percepatan realisasi anggaran daerah, menghilangkan bottleneck perizinan, hingga menyinkronkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Saya percaya Saudara-saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bangun komunikasi intensif dengan kepala daerah dan pusat. Jangan biarkan DPRD terjebak dalam birokrasi lambat dan konflik kepentingan lokal,” pesan Mendagri. ***
Reporter : Muji
Editor : Daryanto
