BLORA – DPRD dibuat geram adanya persoalan pupuk yang dijual dengan sistem paket dan intil-intil (syarat harus membeli juga 1 kg) pupuk nonsubsidi. Untuk itu, wakil rakyat meminta Komisi Pengawas Pestisida (KP3) Blora turun untuk mengecek. Tujuannya, para petani tidak dirugikan.
Untuk itu, dia meminta KP3 meninjau gudang-gudang pupuk, distributor, dan kios pengecer di desa-desa. Tujuannya menindak tiga hal. Yakni, penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET), penjualan masih sistem paket, dan penjualan pupuk di luar wilayah.
Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengaku banyak mendapat laporan dari para petani. Mereka mengeluh adanya intil-intil pupuk nonsubsidi. ”Ada yang datang langsung ke kantor DPRD, datang ke rumah, dan menelepon,” katanya.
