Penulis : Muji
Editor : Daryanto
” SAAT Rapat Paripurna DPRD Blora dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora 2019, kalangan DPRDBlora menyoroti banyak hal. Diantaranya, soal penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya……. ”
BLORA, topdetiknews.com – Sejumlah persoalan yang ada di Blora menjadi sorotan kalangan DPRD Blora saat Rapat Paripurna DPRD Blora dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora 2019, Rabu (10/6/2020)
Muntohar selaku juru bicara gabungan Fraksi PDI-P, PKB, Nasdem, Golkar – Perindo, PPP, dan Fraksi PKS – GERINDRA, menyampaikan, menghadapi situasi pandemi Covid-19, terkait telah dialokasikan dana untuk penanganan, Pemkab Blora diminta lebih transparan, akuntabel dalam penggunaan dana tersebut.
”Pemerintah dapat lebih terbuka kepada masyarakat, karena penanggulangan penyebaran virus Covid-19 ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, tenaga medis, dan semua unsur yang ada di masyarakat,” papar Muntohar.
Selain itu, dewan juga minta penambahan dokter spesialis di RSU Blora dan Cepu. Selain itu, diharapkan RSU dan Puskesmas di tingkat kecamatan memiliki peralatan medis yang memadai. Hal itu dimaksudkan supaya masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk berobat ke kota lain.
”Perlu ditinjau kembali sarana prasarana yang rusak atau memang belum memiliki. Harapannya RSU dan Puskesmas bisa melayani masyarakat sesuai dengan SOP. Berobat ke RSUD Blora bukan karena terpaksa, melainkan suatu pilihan atau alternatif.”
Kemudahan Angsuran
Selain itu, demikian Muntohar, merebaknya wabah Covid-19 memberikan dampak ekonomi terhadap para pelaku bisnis Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu diharapkan pihak Bank memberikan kemudahan angsuran, kelonggaran cicilan kredit kepada para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19.
Terkait Bantuan Sosial, DPRD berharap kepada Pemkab Blora, untuk permasalahan pendataan penerimaan bantuan sosial dari pemerintah pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) baik yang reguler maupun yang khusus penanganan Covid-19, supaya dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang. Karena banyak keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa bantuan tersebut masih kurang tepat sasaran.
Dalam persiapan New-Normal Covid-19, Pemerintah Daerah diminta agar memberikan perhatian diberbagai bidang dan disosialisasikan kepada masyarakat. Hal itu supaya produktivitas masyarakat meningkat.
Termasuk kehidupan pesantren agar segera normal kembali. Demikian juga TPQ Madin dan kegiatan keagamaan lainnya, seperti tahlilan di desa-desa, tentu dengan mengedepankan protokol Covid-19.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, H. M. Dasum dengan didampingi unsur pimpinan lainnya. Sementara dari jajaran eksekutif dihadiri Wakil Bupati Blora, H. Arief Rochman MSi, Forkopimda, kepala OPD dan tamu undangan lainnya. *)
