Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Blora menyelenggarakan rapat paripurna dalam acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.
Rapat berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, M.MA bersama sejumlah Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Bupati Blora H.Arif Rohman, S.IP., M.Si., Jumat (28/8/2022).
Rapat paripurna juga dihadiri anggota DPRD Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Blora.
Dalam pengantarnya Ketua DPRD Blora selaku pemimpin rapat paripurna menyampaikan bahwa Rancangan Perubahan APBD Blora Tahun Anggaran 2022 telah disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna, oleh karena itu selanjutnya telah dilakukan pembahasan oleh DPRD.
“Dalam pembahasan, DPRD memandang masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan, oleh karena itu dalam rapat paripurna ini Fraksi-Fraksi DPRD akan akan menyampaikan pandangan umumnya,” kata HM Dasum.
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD disampaikan oleh juru bicara masing-masing. Gabungan Fraksi (PDIP, PKB, NASDEM, GOLKAR) disampaikan juru bicaranya Munawar.
Kemudian, Fraksi Demokrat-Hanura disampaikan juru bicaranya Iwan Krismiyanto. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disampaikan oleh Donny Kurniawan. Sedangkan Fraksi PKS-Gerindra disampaikan juru bicaranya, Darwanto., S.Pd.
Juru bicara Gabungan Fraksi-Fraksi (PDIP, PKB, NASDEM, GOLKAR) menyampaikan sembilan pandangan umum. Di antara sembilan pandangan umum itu disampaikkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan bansos agar ikut cek and ricek terhadap usulan masyarakat yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
“Sudah sesuaikah dengan nama kelompok yang berbadan hukum, sehingga masyarakat bisa menikmati program-program yang mereka usulkan tidak harus penyesuaian teknis sehingga harus menunggu APBD Perubahan,” kata Munawar, selaku juru bicara Gabungan Fraksi.
Fraksi Demokrat-Hanura menyampaikan enam pandangan umum, di antaranya untuk jumlah kuantitas pembangunan jalan dan jembatan agar ditingkatkan anggarannya.
“Harapan kami bisa disepakati pada tahun 2023 sebesar 10 % anggaran belanja daerah dari APBD untuk dipergunakan pembangunan jalan dan jembatan,” kata juru bicaranya Iwan Krismiyanto.
Sepecial urgent adalah, Jalan Wulung-Klatak di tahun 2023 dapat tuntas pengerjaannya. Jalan Kadengan-Tanggel di ruas Dusun Bogorejo untuk diutamakan karena kerusakannya memprihatinkan.
Adapun Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan empat pandangan umum, di antaranya bidang pemerintahan, bidang pertanian, bidang infrastruktur dan bidang pendidikan.
Di bidang infrastruktur, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyampaikan proses pemasangan saluran PDAM diharapkan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.
“Terutama pada galian bekas pemasangan saluran, harap tidak serta merta diuruk seadanya saja, namun juga ditata sebagaimana mestinya dengan mengedepankan aspek keamanan,” kata juru bicara Fraksi PPP Donny Kurniawan.
Sedangkan juru bicara Fraksi PKS-Gerindra Darwanto., S.Pd, menyampaikan delapan pandangan umum pada rapat paripurna itu.
Di antaranya, menyatakan rasa sedih karena berulang kali terjadi orang meninggal akibat tersengat listrik jebakan tikus di wilayah Blora Selatan.
“Pemerintah wajib hadir melindungi warganya agar terjamin keselamatannya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dari Dinas Pertanian (DP4, red) agar ada solusi yang konkrit untuk membasmi hama tikus ini,” terang Darwanto.
Menurutnya, perlu diterapkan cara yang aman dan efektif. Salah satunya menggunakan pemanfaatan burung hantu.
Rapat paripurna dilanjutkan dengan jawaban Bupati Blora atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Blora.
